Paradoks Ketenagakerjaan Terdidik di Indonesia (2022–2026)

KAJIAN KEBIJAKAN & KETENAGAKERJAAN

Paradoks Ketenagakerjaan Terdidik di Indonesia (2022–2026)

Analisis Input–Proses–Output–Impact (IPOI) dan Pendekatan Komparatif atas Divergensi antara Penurunan Pengangguran Nasional dan Kenaikan Pengangguran Sarjana

Asep

Masyarakat Peneliti Mandiri Kasundaan Nusantara (MPMKN)

Jawa Barat, Indonesia — Agustus 2026

Abstrak

Sejak Agustus 2022 hingga Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional Indonesia menunjukkan tren menurun, dari kisaran 5 persen menuju 4,65 persen, dengan jumlah pengangguran absolut turun dari 8,40 juta menjadi 7,22 juta orang. Namun, di balik tren agregat yang membaik tersebut, porsi lulusan perguruan tinggi (D4/S1–S3) di antara penduduk yang menganggur justru meningkat konsisten, dari 8,0 persen (Agustus 2022) menjadi 14,3 persen (Mei 2026), setara lebih dari satu juta sarjana. Artikel ini menganalisis paradoks tersebut menggunakan kerangka Input–Proses–Output–Impact (IPOI) yang dipadukan dengan pendekatan data komparatif lintas jenjang pendidikan, upah, dan periode waktu. Temuan menunjukkan bahwa penurunan TPT agregat terutama ditopang oleh penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah-menengah pada sektor informal dan padat karya, sementara pasokan lulusan pendidikan tinggi—diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta pencari kerja baru setiap tahun dari seluruh jenjang—tumbuh lebih cepat dibanding kapasitas penyerapan pasar kerja formal yang sesuai kualifikasi. Artikel ini merekomendasikan revitalisasi kurikulum berbasis kompetensi industri, penguatan jalur vokasi-akademik ganda, dan insentif padat-karya-terampil sebagai respons kebijakan yang proporsional.

Abstract

From August 2022 to May 2026, Indonesia's open unemployment rate (TPT) trended downward, from around 5 percent to 4.65 percent, with the absolute number of unemployed persons falling from 8.40 million to 7.22 million. Yet beneath this improving aggregate, the share of higher-education graduates (D4/S1–S3) among the unemployed rose consistently, from 8.0 percent (August 2022) to 14.3 percent (May 2026)—equivalent to more than one million unemployed graduates. This paper analyses this paradox using an Input–Process–Output–Impact (IPOI) framework combined with comparative data across education levels, wages, and time periods. Findings indicate that the aggregate decline in unemployment has been driven mainly by absorption of lower- and mid-education labour into informal and labour-intensive sectors, while the supply of tertiary graduates—amid an estimated annual influx of over 10 million new jobseekers across all education levels—has outpaced the formal labour market's capacity to absorb qualification-matched positions. The paper recommends industry-competency curriculum revitalisation, dual vocational-academic pathways, and skilled labour-intensive incentives as a proportionate policy response.

Kata kunci: pengangguran sarjana; Sakernas; IPOI; pasar kerja terdidik; ketimpangan pendidikan-industri; kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.

1. Pendahuluan

Pada 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang menampilkan dua wajah yang tampak bertolak belakang. Di satu sisi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibanding Februari 2026, dengan jumlah penduduk bekerja bertambah 522 ribu orang menjadi 148,19 juta. Di sisi lain, dari 7,22 juta penduduk usia kerja yang menganggur, sebanyak 1.033.182 orang atau 14,31 persen berlatar belakang pendidikan tinggi (D4, S1, S2, dan S3)—porsi tertinggi dalam rangkaian data Sakernas sejak Agustus 2022, ketika angka tersebut baru 8,0 persen.

Fenomena ini bukan sekadar anomali statistik. Ia mencerminkan pergeseran struktural dalam relasi antara sistem pendidikan tinggi dan pasar kerja Indonesia. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., menyoroti bahwa setiap tahun terdapat sedikitnya 3,5 juta lulusan SLTA, sementara hanya sekitar 2 juta di antaranya yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sisanya, sekitar 1,5 juta lulusan SMA, langsung masuk pasar kerja—bersamaan dengan sekitar 1,95 juta lulusan perguruan tinggi (D1–S1/S2) yang juga mencari kerja pada periode yang sama. Total pencari kerja baru dari seluruh jenjang pendidikan diperkirakan melampaui 10 juta orang per tahun, jauh melebihi kapasitas penciptaan lapangan kerja formal yang tersedia.

  Setiap tahun setidaknya terdapat 3,5 juta lulusan SLTA. Sementara hanya sekitar 2 juta anak yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi... Di sisi lain, terdapat setidaknya 1,95 juta lulusan perguruan tinggi yang juga masuk pasar kerja.

  — Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., Guru Besar FEB UGM, dikutip detikEdu, 9 Agustus 2026

Artikel ini disusun untuk menjawab satu pertanyaan pokok: mengapa perbaikan agregat pada indikator ketenagakerjaan nasional tidak diikuti oleh perbaikan yang setara pada segmen tenaga kerja terdidik, bahkan cenderung memburuk? Untuk menjawabnya, artikel ini menggunakan kerangka Input–Proses–Output–Impact (IPOI) yang dipadukan dengan analisis data komparatif lintas jenjang pendidikan dan lintas waktu, guna memetakan titik-titik struktural di mana pasokan dan permintaan tenaga kerja terdidik saling berpapasan tanpa bertemu.

2. Kerangka Analisis: Model IPOI dan Pendekatan Komparatif

Model Input–Proses–Output–Impact (IPOI) digunakan secara konsisten dalam kajian-kajian kebijakan publik untuk memetakan rantai kausalitas dari sumber daya yang dimasukkan ke dalam suatu sistem (input), mekanisme yang mengolahnya (proses), hasil langsung yang dapat diukur (output), hingga konsekuensi jangka menengah-panjang bagi kesejahteraan (impact). Dalam konteks ketenagakerjaan terdidik, kerangka ini memungkinkan pemisahan yang jernih antara persoalan pasokan pendidikan (input), mekanisme transisi sekolah-ke-kerja (proses), penyerapan tenaga kerja aktual (output), dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga dan produktivitas nasional (impact).

Pendekatan ini dipadukan dengan analisis komparatif tiga sumbu: (a) komparasi lintas jenjang pendidikan (SD, SMA, SMK, Diploma, Sarjana) untuk mengidentifikasi jenjang mana yang paling terdampak; (b) komparasi lintas waktu (Februari 2022 hingga Mei 2026, sepuluh titik data semesteran) untuk mengukur arah dan kecepatan tren; dan (c) komparasi upah-risiko, guna menilai apakah premi upah pendidikan tinggi masih sepadan dengan risiko pengangguran yang dihadapinya. Ketiga sumbu ini bersama-sama membentuk peta struktural yang lebih informatif dibanding pembacaan tunggal atas angka TPT nasional.

3. Data dan Temuan Empiris

Tabel 1 menyajikan rangkaian data Sakernas BPS sepuluh periode (Februari 2022–Mei 2026), membandingkan tren pengangguran nasional secara total dengan tren pengangguran khusus lulusan D4/S1–S3. Data primer bersumber dari rilis resmi BPS sebagaimana divisualisasikan oleh Litbang Kompas/KIK, dan dikonfirmasi oleh keterangan pers BPS pada 5 Agustus 2026.

Periode Sakernas	Total Pengangguran (nasional)	Pengangguran Sarjana (D4/S1–S3)	Porsi Sarjana atas Total Pengangguran
Feb 2022	8,40 juta	884.769 orang	10,5%
Agu 2022	8,42 juta	673.485 orang	8,0%
Feb 2023	7,98 juta	753.732 orang	9,4%
Agu 2023	7,89 juta	787.973 orang	10,0%
Feb 2024	7,19 juta	871.860 orang	12,1%
Agu 2024	7,46 juta	842.378 orang	11,3%
Feb 2025	7,27 juta	1.010.652 orang	13,9%
Agu 2025	7,46 juta	904.440 orang	12,1%
Feb 2026	7,24 juta	1.033.737 orang	14,3%
Mei 2026	7,22 juta	1.033.182 orang	14,3%

Pola yang tampak dari Tabel 1 sangat jelas: garis pengangguran total bergerak turun dengan fluktuasi musiman ringan (naik sedikit tiap Agustus, turun tiap Februari-Mei), sementara garis pengangguran sarjana bergerak naik nyaris monoton sepanjang periode yang sama. Selisih arah tren inilah yang menjadi inti paradoks yang dibahas artikel ini—penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional dari kisaran 5 persen menuju 4,65 persen ternyata ditopang oleh dinamika di luar segmen tenaga kerja terdidik.

Tabel 2 melengkapi gambaran ini dengan data TPT per jenjang pendidikan pada Mei 2026, sekaligus rata-rata upah buruh per bulan menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Jenjang Pendidikan Terakhir	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Jenjang	Rata-rata Upah Buruh/Bulan
SD ke bawah	2,31%	Rp 2,12 juta
SMA	6,17%	—
SMK	7,68%	—
Diploma (D1–D3)	2,48% (dari total penganggur)	—
Sarjana (D4/S1–S3)	6,09%	Rp 4,99 juta

Data pada Tabel 2 menunjukkan pola yang disebut BPS dan sejumlah pengamat sebagai "pukulan ganda" (double burden) bagi sebagian lulusan perguruan tinggi: TPT lulusan sarjana (6,09 persen berdasar definisi TPT per jenjang) tercatat lebih tinggi dibanding TPT lulusan SMA (6,17%) mendekati, namun signifikan lebih tinggi dibanding lulusan SD ke bawah (2,31%), meski rata-rata upah sarjana yang bekerja adalah yang tertinggi di antara seluruh jenjang pendidikan (Rp4,99 juta per bulan, dibanding rata-rata nasional Rp3,39 juta dan upah lulusan SD Rp2,12 juta).

4. Analisis IPOI atas Paradoks Ketenagakerjaan Terdidik

4.1 Input: Pasokan Lulusan yang Tumbuh Melampaui Daya Serap

Pada sisi input, sistem pendidikan Indonesia menghasilkan arus lulusan yang besar dan terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan paparan Agus Sartono, dari 3,5 juta lulusan SLTA per tahun, sekitar 2 juta melanjutkan ke pendidikan tinggi—sebuah angka partisipasi yang, jika dikombinasikan dengan populasi mahasiswa aktif dan lulusan tahun-tahun sebelumnya, menghasilkan aliran lulusan baru dalam jumlah besar setiap periode wisuda. Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi ditargetkan mencapai 35 persen dari populasi usia 19–23 tahun, yang pada 2025 diproyeksikan sekitar 27,39 juta jiwa—setara sekitar 9,58 juta mahasiswa aktif pada satu waktu. Pasokan input pendidikan tinggi ini secara struktural tidak dirancang untuk secara otomatis selaras dengan kapasitas penyerapan industri formal, karena keduanya direncanakan oleh otoritas dan logika yang berbeda: pendidikan oleh sistem akreditasi dan kuota penerimaan, sementara penyerapan kerja oleh dinamika investasi dan struktur industri.

4.2 Proses: Transisi Sekolah-ke-Kerja yang Terhambat Ketidaksesuaian Kompetensi

Pada tahap proses, terjadi mekanisme penyaringan berlapis yang semakin ketat. Data operasional platform lowongan kerja pada Maret 2026 mencatat rata-rata 500 hingga 600 lamaran untuk satu lowongan, bahkan dapat mencapai ribuan pelamar untuk posisi umum di perusahaan besar. Akibatnya, banyak pelamar—termasuk lulusan sarjana—tidak lolos penyaringan otomatis berbasis Applicant Tracking System (ATS) sebelum sempat dinilai langsung oleh perekrut manusia. Proses ini diperparah oleh fenomena job hugging, yaitu kecenderungan pekerja yang telah memiliki posisi untuk bertahan pada pekerjaannya demi stabilitas, meski kompensasi atau jenjang kariernya kurang optimal—sehingga memperlambat perputaran (turnover) lowongan yang seharusnya terbuka bagi pencari kerja baru.

4.3 Output: Penyerapan Tenaga Kerja yang Timpang Antarjenjang

Pada tahap output, data ketenagakerjaan Mei 2026 menunjukkan bahwa pertambahan 522 ribu pekerja baru selama Februari–Mei 2026 terkonsentrasi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (sekitar 195 ribu), transportasi dan pergudangan (sekitar 121 ribu), serta jasa lainnya (sekitar 110 ribu)—sektor-sektor yang secara historis menyerap tenaga kerja lintas jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan dasar, dan tidak secara khusus dirancang untuk menyerap kompetensi spesifik lulusan sarjana. Sementara itu, lulusan SD ke bawah tetap menjadi kelompok terbesar dalam struktur tenaga kerja nasional. Penurunan TPT nasional dengan demikian lebih banyak ditopang oleh penyerapan pada sektor informal dan padat karya berketerampilan rendah-menengah, bukan oleh perluasan lapangan kerja formal berketerampilan tinggi yang menjadi target utama lulusan perguruan tinggi.

4.4 Impact: Risiko terhadap Produktivitas dan Kepercayaan pada Investasi Pendidikan

Pada tahap dampak (impact), akumulasi lebih dari satu juta sarjana penganggur membawa dua risiko jangka menengah. Pertama, risiko ekonomi makro berupa hilangnya potensi produktivitas dari tenaga kerja terdidik yang idealnya menghasilkan nilai tambah lebih tinggi—tecermin dari premi upah sarjana yang mencapai hampir 2,4 kali upah lulusan SD. Kedua, risiko sosial berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi sebagai instrumen mobilitas sosial, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan rumah tangga berpendapatan menengah-bawah dalam menginvestasikan sumber daya terbatas mereka pada pendidikan anak.

5. Analisis Komparatif Struktural

5.1 Premi Upah versus Risiko Pengangguran: "Pukulan Ganda"

Perbandingan data upah dan TPT per jenjang pendidikan mengungkap sebuah paradoks di dalam paradoks. Lulusan sarjana memperoleh upah rata-rata tertinggi (Rp4,99 juta per bulan) di antara seluruh jenjang pendidikan, namun juga menghadapi TPT (6,09%) yang melampaui TPT lulusan SD ke bawah (2,31%). Kombinasi risiko pengangguran yang relatif tinggi dengan ekspektasi upah yang juga tinggi ini menciptakan apa yang disebut sejumlah pengamat sebagai "pukulan ganda" (double burden) sarjana: gelar pendidikan tinggi meningkatkan potensi penghasilan bagi mereka yang terserap, tetapi tidak serta-merta menurunkan probabilitas menganggur bagi seluruh populasi lulusannya.

5.2 Divergensi Tren Lintas Waktu (2022–2026)

Sebagaimana tercermin pada Tabel 1, tren TPT nasional dan tren porsi sarjana di antara pengangguran bergerak berlawanan arah sepanjang sepuluh periode Sakernas yang dianalisis. Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, mencatat bahwa meskipun TPT total turun dari sekitar 5 persen (2022) menuju 4 persen (2026), porsi pengangguran berlatar belakang sarjana dari periode yang sama justru menunjukkan arah sebaliknya. Divergensi tren selama lebih dari empat tahun ini menunjukkan bahwa faktor penyebabnya bersifat struktural—bukan sekadar fluktuasi siklikal jangka pendek yang akan terkoreksi dengan sendirinya seiring pemulihan ekonomi.

  Gelar sarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran... porsi atau persentase pengangguran yang berlatar belakang sarjana dari Sakernas Agustus 2022 ke Mei 2026 cenderung naik.

  — Kompas.id, "Persoalan Sarjana Menganggur Terus Berulang", Agustus 2026

5.3 Perbandingan Antarjenjang: Sarjana Bukan Kelompok Paling Rentan, tetapi Paling Cepat Memburuk

Dilihat murni dari TPT per jenjang pada satu titik waktu (Mei 2026), posisi sarjana (6,09%) sesungguhnya masih lebih rendah dibanding lulusan SMK (7,68%) dan mendekati SMA (6,17%)—sehingga secara cross-sectional, sarjana bukan kelompok yang paling rentan menganggur. Namun ketika dilihat dari sisi porsi dalam populasi total pengangguran dan kecepatan perubahannya lintas waktu, sarjana adalah kelompok dengan laju kenaikan porsi tercepat dan paling konsisten di antara seluruh jenjang pendidikan sejak 2022. Perbedaan sudut pandang cross-sectional versus time-series inilah yang menjelaskan mengapa judul-judul media tampak kontradiktif: "pengangguran turun" (benar secara agregat dan cross-sectional) berdampingan dengan "sarjana menganggur naik" (benar secara time-series dan proporsional).

6. Pembahasan: Membedah Paradoks

Sintesis dari analisis IPOI dan komparatif di atas mengarah pada satu simpulan utama: penurunan TPT nasional dan kenaikan porsi sarjana dalam populasi pengangguran bukanlah dua fenomena yang saling bertentangan secara logis, melainkan dua sisi dari satu proses struktural yang sama—pasar kerja Indonesia menyerap tenaga kerja lebih cepat pada segmen berketerampilan rendah-menengah dibanding segmen berketerampilan tinggi yang membutuhkan kecocokan kompetensi spesifik. Ketika sektor-sektor padat karya seperti akomodasi, makan-minum, dan transportasi tumbuh dan menyerap ratusan ribu pekerja baru, indikator agregat TPT membaik. Namun karena sektor-sektor tersebut secara umum tidak dirancang untuk menampung kompetensi spesifik lulusan sarjana (yang lebih relevan bagi sektor jasa profesional, keuangan, teknologi, dan manufaktur bernilai tambah tinggi), penyerapan tersebut tidak banyak membantu mengurangi jumlah sarjana penganggur—bahkan berpotensi memperbesar porsinya secara relatif, karena angka penyebut (total pengangguran) mengecil sementara angka pembilang (sarjana penganggur) relatif stagnan atau justru bertambah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai kondisi ini mencerminkan persoalan struktural dalam hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja, dan menekankan perlunya forum bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan pasar kerja—sebuah pandangan yang sejalan dengan rekomendasi Agus Sartono mengenai perlunya revitalisasi pendidikan, khususnya pelatihan vokasi, agar keluaran pendidikan lebih mampu diserap industri.

7. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

• Penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan kompetensi industri riil, termasuk penguatan program studi terapan dan sertifikasi kompetensi yang diakui pasar kerja formal, sejalan dengan semangat Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

• Pengembangan jalur ganda vokasi-akademik (dual-track) yang memungkinkan lulusan sarjana memperoleh keterampilan terapan tambahan tanpa harus mengulang jenjang pendidikan dari awal.

• Insentif fiskal bagi sektor padat karya bernilai tambah menengah-tinggi (manufaktur terampil, ekonomi digital, jasa profesional) agar penciptaan lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi pada sektor jasa dasar.

• Transparansi data pasar kerja berbasis platform digital (termasuk data rasio pelamar-lowongan) untuk membantu calon mahasiswa dan lulusan mengambil keputusan penjurusan yang lebih responsif terhadap permintaan pasar kerja aktual.

• Forum koordinasi permanen lintas pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri, sebagaimana diusulkan Komisi IX DPR RI, untuk memastikan perencanaan kapasitas pendidikan tinggi mempertimbangkan proyeksi daya serap industri lima tahun ke depan.

8. Penutup

Data Sakernas Mei 2026 menegaskan bahwa perbaikan indikator ketenagakerjaan agregat tidak dapat dibaca sebagai representasi tunggal atas kondisi seluruh segmen angkatan kerja Indonesia. Di balik penurunan TPT nasional menuju 4,65 persen, tersembunyi tren struktural yang memburuk pada segmen tenaga kerja terdidik: porsi sarjana dalam populasi pengangguran naik dari 8,0 persen menjadi 14,3 persen hanya dalam kurun tidak sampai empat tahun. Kerangka IPOI dan analisis komparatif yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan bahwa akar persoalan terletak pada ketidaksepadanan struktural antara laju pertumbuhan pasokan lulusan pendidikan tinggi dan laju penciptaan lapangan kerja formal yang sesuai kualifikasi—sebuah persoalan yang memerlukan intervensi kebijakan jangka menengah-panjang, bukan sekadar respons siklikal jangka pendek.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026 (rilis resmi, 5 Agustus 2026), sebagaimana dilaporkan dalam Berita Nasional Update, "Sakernas Mei 2026 Catat Pengangguran Turun, Penduduk Bekerja Bertambah 522 Ribu". Tersedia pada: https://beritanasionalupdate.com/news/details/1566/sakernas-mei-2026-catat-pengangguran-turun,-penduduk-bekerja-bertambah-522-ribu

Kompas.id. (2026). "Persoalan Sarjana Menganggur Terus Berulang". Tersedia pada: https://www.kompas.id/artikel/persoalan-sarjana-menganggur-terus-berulang

Kompas.id. (2026). "Sarjana Pengangguran". Tersedia pada: https://www.kompas.id/artikel/sarjana-pengangguran

Kompas.com/detikEdu. Zulfikar, F. (2026, 9 Agustus). "Pakar UGM: Lebih dari 10 Juta Orang Berebut Kerja, Pendidikan Harus Direvitalisasi". detikEdu. Tersedia pada: https://www.detik.com/edu

Kumparan Bisnis. (2026). "Pengangguran Lulusan Sarjana Tembus Lebih dari 1 Juta hingga Mei 2026". Tersedia pada: https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengangguran-lulusan-sarjana-tembus-lebih-dari-1-juta-hingga-mei-2026-27vWPkweR9U

Kompasiana. Ananda, S. (2026). "Data Mengungkap 1 Juta Sarjana Masih Menganggur". Tersedia pada: https://www.kompasiana.com/satriaananda0842/6a773798ed64157270789d12/data-mengungkap-1-juta-sarjana-masih-menganggur

Hariancendekia.com. (2026). "Gelar Sarjana Tak Lagi Jadi Jaminan, 1,03 Juta Orang Masih Menganggur". Tersedia pada: https://www.hariancendekia.com/2026/08/gelar-sarjana-tak-lagi-jadi-jaminan-1-juta-orang-masih-menganggur.html

Sinata.id. (2026). "Gelar Sarjana Tak Lagi Jadi Jaminan, 1 Juta Lulusan Kampus Masih Menganggur". Tersedia pada: https://sinata.id/gelar-sarjana-tak-lagi-jadi-jaminan-1-juta-lulusan-kampus-masih-menganggur

RMOL.id. (2026). "Pengangguran Terdidik Cerminkan Kesenjangan Dunia Pendidikan dan Pasar Kerja". Tersedia pada: https://rmol.id/politik/read/2026/08/10/717723/pengangguran-terdidik-cerminkan-kesenjangan-dunia-pendidikan-dan-pasar-kerja

Fraksi PKB DPR RI. (2026). "1 Juta Sarjana Nganggur, Komisi IX Minta Pemerintah Serius Atasi Pengangguran". Tersedia pada: https://www.fraksipkb.com/2026/08/10/1-juta-sarjana-nganggur-komisi-ix-minta-pemerintah-serius-atasi-pengangguran/

Kompas.com. (2025, 22 Mei). "Banyak Sarjana Menganggur, Pakar UGM: Harus Ekspor Tenaga Kerja". Tersedia pada: https://www.kompas.com/edu/read/2025/05/22/145943971/banyak-sarjana-menganggur-pakar-ugm-harus-ekspor-tenaga-kerja

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. (2025). "Guru Besar FEB UGM Sebut Pengenaan PPN 12% di Sektor Pendidikan Tidak Tepat". Tersedia pada: https://feb.ugm.ac.id/id/berita/5226-guru-besar-feb-ugm-sebut-pengenaan-ppn-12-di-sektor-pendidikan-tidak-tepat

Wikipedia Bahasa Indonesia. "Agus Sartono". Tersedia pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Sartono

Litbang Kompas/KIK. (2026). Infografis "Pengangguran Turun, Sarjana Menganggur Justru Naik", sumber data Badan Pusat Statistik (BPS). Tersedia pada: https://x.com