Prabowonomic: Sesaknomic yang Menyesakkan Rakyat

Prabowonomic: Sesaknomic yang Menyesakkan Rakyat

Oleh: Asep Rohmandar

Pendahuluan

Ketika Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Prabowonomic di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, ia membawa visi besar: pertumbuhan ekonomi 8%, pendidikan dan kesehatan gratis, serta kemandirian ekonomi. Namun di balik gemerlap panggung global, rakyat Indonesia justru merasakan sesak—bukan hanya secara ekonomi, tapi juga dalam keseharian yang semakin tercekik oleh kenaikan pajak, harga BBM, dan berbagai beban fiskal lainnya. Prabowonomic perlahan berubah menjadi Sesaknomic.

Kenaikan Pajak yang Menjerat

Pemerintahan Prabowo menargetkan penerimaan pajak konsumsi (PPN dan PPnBM) sebesar Rp995,2 triliun pada 2026, naik 8,4% dari tahun sebelumnya. Target ini merupakan bagian dari ambisi besar menaikkan tax ratio menjadi 16% dari PDB.

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Meskipun pemerintah menyatakan kenaikan ini hanya untuk barang dan jasa mewah, dampaknya terasa hingga ke sektor bahan pokok. Seorang ibu rumah tangga di Jakarta, Santhy Rini (50), mengungkapkan bahwa uang belanja Rp100.000 per hari kini tak lagi cukup—hanya bisa membeli kebutuhan makan malam tanpa bisa menyetok apa pun.

Keluhan serupa juga disuarakan oleh Endang, seorang penjual kopi dan camilan di Jakarta, yang pendapatannya terus menurun karena masyarakat terpaksa menekan pengeluaran. "Bagaimana saya bisa puas? Tahun ini semua orang merasakannya, sulit untuk makan," ujarnya.

Beban pajak juga dirasakan di sektor otomotif. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat pajak mobil baru di Indonesia tembus 40% dari harga jual. Sementara itu, insentif pajak untuk kendaraan listrik yang sebelumnya menjadi harapan justru dicabut melalui Permendagri No. 11 Tahun 2026.

---

Harga BBM dan Tekanan Daya Beli

Di tengah perang Iran-AS-Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia, pemerintah menghadapi dilema besar. Harga Pertamax dilaporkan menyentuh Rp16.650 per liter. Meskipun pemerintah berusaha menahan harga BBM bersubsidi, biaya subsidi justru membengkak drastis.

Kebutuhan subsidi dan kompensasi energi hingga akhir 2026 diperkirakan bertambah Rp132 triliun. Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp203,7 triliun, meroket 208,2% dibanding tahun sebelumnya. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memperingatkan bahwa ruang fiskal energi sudah sangat padat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengakui bahwa kenaikan BBM berpotensi menekan daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Ketika BBM naik, beban hidup rakyat langsung meningkat. Yang paling terdampak pertama tentu masyarakat kecil," ujarnya.

Krisis Kepercayaan dan Dampak Ekonomi Makro

Dampak kebijakan ini tidak hanya terasa di tingkat mikro. Secara makro, Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Nilai tukar rupiah merosot 7-8% pada 2026, menyentuh level terendah sepanjang masa di sekitar Rp18.000 per dolar AS—bahkan lebih rendah dari masa krisis finansial Asia 1990-an.

Pasar saham Indonesia menjadi yang terburuk di dunia pada 2026, turun lebih dari 42%. Investor asing tercatat menjual bersih saham US$3,2 miliar hingga akhir Mei 2026—yang terbesar sejak 2009. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah merosot ke level terendah dalam 20 tahun, hanya 12,6%.

Moody's dan Fitch telah memangkas prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif, dengan alasan kredibilitas kebijakan yang menurun. Ekonom Belanda Rizal Shidiq dari Universitas Leiden menggambarkan kebijakan Prabowo sebagai "terlalu ambisius" dan "tidak efisien".

Gelombang Protes Rakyat

Kritik terhadap Prabowonomic tidak hanya datang dari ekonom. Gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil mewarnai berbagai daerah. Di Lampung, tiga pemuda menggelar aksi "jahit mulut" sebagai bentuk protes, membawa tuntutan penerapan pajak kekayaan bagi orang kaya karena ketimpangan ekonomi dinilai semakin nyata.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" di Bundaran HI, menyoroti pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, lonjakan BBM, hingga kebijakan fiskal yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian program-program yang dinilai boros.

Penutup

Prabowonomic yang digadang-gadang sebagai strategi percepatan ekonomi dengan peran negara yang kuat ternyata menyisakan realitas pahit. Di satu sisi, pemerintah mengejar target pajak jumbo dan defisit APBN yang terkendali. Di sisi lain, rakyat merasakan sesak di dada: daya beli tergerus, harga kebutuhan pokok melambung, dan lapangan kerja semakin sulit.

Ketika pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61%—tertinggi sejak 2022—rakyat justru tidak merasakan manfaatnya. Inilah ironi Prabowonomic: angka-angka makro yang gemilang di atas kertas, tetapi di jalanan, rakyat hanya merasakan sesak.

Disclaimer: Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili institusi mana pun.