Potret Data Kemiskinan di Indonesia 2024-2025

Potret Data Kemiskinan di Indonesia 2024-2025

I. Data Terkini (Maret 2025)

1. Angka Kemiskinan Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan:

- Persentase penduduk miskin: 8,47% (turun 0,10% dari September 2024 dan 0,56% dari Maret 2024)

- Jumlah penduduk miskin : 23,85 juta orang (turun 0,21 juta dari September 2024 dan 1,37 juta dari Maret 2024)

- Garis kemiskinan: Rp609.160 per kapita per bulan

- Rata-rata anggota rumah tangga miskin: 4,72 orang

- Garis kemiskinan per rumah tangga miskin: Rp2.875.235 per bulan

2. Kemiskinan Ekstrem

Untuk pertama kalinya, BPS merilis data kemiskinan ekstrem sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025:

- Persentase kemiskinan ekstrem (Maret 2025): 0,85% atau 2,38 juta orang

- Perbaikan signifikan : Turun dari 1,26% (3,56  Perbandingan Perkotaan vs Perdesaan

a. Perkotaan (Maret 2025):

- Persentase: 6,73% (naik 0,07% dari September 2024)

- Jumlah: 11,27 juta orang (naik 0,22 juta dari September 2024)

b. Perdesaan (Maret 2025):

- Persentase: 11,03% (turun dari 11,34% di September 2024)

- Jumlah: 12,58 juta orang (turun 0,43 juta dari September 2024)

II. Disparitas Regional

a. Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi

1. Papua Pegunungan: 30,03%

2. Maluku : 16,23% (peringkat ke-4 nasional)

Provinsi dengan Kemiskinan Terendah

1. Bali: 3,72%

2. Kalimantan : Jumlah penduduk miskin paling sedikit (0,89 juta orang atau 3,75% dari total nasional)

b. Distribusi Berdasarkan Pulau

a. Jawa : 

- Jumlah penduduk miskin terbanyak: 12,56 juta orang

- Kontribusi: 52,66% terhadap total kemiskinan nasional

b. Maluku dan Papua :

- Rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia

- Mengalami peningkatan pada Maret 2025

c. Bali dan Nusa Tenggara :

- Penurunan kemiskinan paling besar (0,22 persen poin dari September 2024)

III. Karakteristik Kemiskinan

a. Indeks Kemiskinan

1. Poverty Gap Index (P1) - Maret 2025:

- Mengukur kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

- Naik di perkotaan, turun di perdesaan

- Artinya: Kesenjangan melebar di kota, menyempit di desa

2. Poverty Severity Index (P2) - Maret 2025:

- Mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin

- Pola serupa: naik di perkotaan, turun di perdesaan

- Menunjukkan ketimpangan lebih besar di kota

b. Ketimpangan Ekonomi (Rasio Gini)

1. Nasional (Maret 2025) : 0,375 (turun dari 0,381 di September 2024)

Regional:

- Perkotaan : 0,395 (turun 0,007 poin)

- Perdesaan : 0,299 (turun 0,009 poin)

- Tertinggi : DKI Jakarta (0,441)

- Terendah : Kepulauan Bangka Belitung (0,222)

c. Komponen Garis Kemiskinan (September 2024)

- Makanan: Rp443.433 (74,50%)

- Non-Makanan : Rp151.809 (25,50%)

- Penyumbang terbesar : Beras (16,58% di perkotaan, 21,89% di perdesaan)

IV. Penyebab dan Tantangan

1. Kemiskinan Struktural

Menurut Mulyadi (2016), kemiskinan di Indonesia lebih merupakan kemiskinan struktural atau buatan, bukan karena kurangnya potensi sumber daya. Kemiskinan ini terjadi karena:

- Dominasi kelompok tertentu atas sarana ekonomi, sosial, dan politik

- Tidak adanya pemerataan akses terhadap sumber daya

- Ketimpangan struktural yang sistematis

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

1. Upah Minimum : Terdapat korelasi antara UMK dengan tingkat kemiskinan - semakin tinggi upah minimum, semakin rendah kemiskinan

2. Kesenjangan Desa-Kota : Kemiskinan pedesaan jauh lebih tinggi (Papua: 38,47% desa vs 6,58% kota)

3. Disparitas Regional : Hampir separuh provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional

4. Persoalan Mentalitas : Bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga mindset dan kemauan untuk keluar dari kemiskinan

3. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan:

2020:

- Kemiskinan naik menjadi 10,19% (September 2020)

- Jumlah orang miskin: 27,5 juta (naik 11% dari 2019)

- Rasio Gini: 0,385 (naik dari 0,380 di 2019)

Penyebab:

1. Kontraksi ekonomi (-2,07% di 2020, terendah sejak krisis 1998)

2. Inflasi bahan makanan tinggi (3,48%) vs inflasi inti rendah (1,6%)

3. Tingkat pengangguran melonjak (7,07% vs 5,23% tahun sebelumnya)

4. 2,56 juta pengangguran baru

IV. Program Pemerintah

a. Target Jangka Menengah (RPJMN 2025-2029)

- target Kemiskinan ekstrem : 0% pada 2029

- Kemiskinan umum : Ditekan hingga 4,5% pada 2029

- Target 2026 : Mengentaskan 3,17 juta penduduk miskin ekstrem

b. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025

Optimalisasi pengentasan kemiskinan melalui:

1. Ketepatan sasaran : Integrasi program antar-kementerian

2. Strategi tiga pilar:

   - Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

   - Peningkatan pendapatan masyarakat

   - Penurunan kantong-kantong kemiskinan

c. Program Unggulan

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Mengalirkan Rp6-7 miliar per desa per tahun

- Menciptakan lapangan kerja lokal

- Meningkatkan daya beli masyarakat

- Target: Anak sekolah dan ibu hamil

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

- Bantuan sosial langsung untuk keluarga miskin

- Fokus pada kesehatan dan pendidikan

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- Dukungan pangan untuk keluarga miskin

4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal

5. Program Hilirisasi

- Penciptaan lapangan kerja baru

- Peningkatan nilai tambah sumber daya

d. Kelembagaan

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

- Dibentuk melalui Perpres 163/2024

- Dipimpin: Budiman Sudjatmiko

- Tugas: Koordinasi dan memastikan program tepat sasaran

V. Pencapaian Positif

1. Penurunan Kemiskinan Ekstrem Jangka Panjang

- 2014 : 6,18%

- Maret 2024 : 0,83%

- Maret 2025: 0,85%

Menunjukkan keberhasilan program terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penurunan Konsisten

- September 2021: 9,71%

- September 2022: 9,57%

- Maret 2024: 9,03%

- September 2024: 8,57%

- Maret 2025: 8,47%

VI. Perbandingan dengan Standar Internasional

1. Bank Dunia: Perbedaan Metodologi

Bank Dunia menegaskan bahwa garis kemiskinan nasional dan internasional berbeda karena digunakan untuk tujuan berbeda:

a. Standar Global Bank Dunia (2024):

- Tingkat kemiskinan: 68,3% dari populasi

- Setara: 194,72 juta orang

b. Standar BPS Indonesia (2024):

- Tingkat kemiskinan: 8,57%

- Setara: 24,06 juta orang

Catatan : Garis kemiskinan nasional lebih relevan untuk merancang program perlindungan sosial yang tepat sasaran di Indonesia.

VII. Kesimpulan

1. Tren Positif : Kemiskinan terus menurun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 8,47% (Maret 2025)

2. Tantangan Struktural : Ketimpangan desa-kota dan disparitas regional masih signifikan

3. Komitmen Pemerintah : Target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2029

4. Pendekatan Terpadu : Kombinasi program bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas SDM

5. Perlu Perhatian Khusus : Wilayah Indonesia Timur (Maluku dan Papua) memerlukan intervensi lebih intensif

Sumber Data:

- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

- Kementerian Sekretariat Negara

- Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025

- Bank Dunia

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Periode Data: Maret 2025 (data terbaru)

Dayeuhkolot, 16 Januari 2026                          

Dokumen ini disusun berdasarkan data resmi BPS dan sumber pemerintah terpercaya. Data dapat berubah sesuai dengan pembaruan statistik berikutnya.